Beberapa Kasus yang Mempengaruhi Perubahan Sistem Pers

newspaper2

Perkembangan pers di Indonesia sangat dipengaruhi oleh perkembangan pers Belanda pada zama dulu. Mulai dari kedatangan Belanda ke Indonesia dan memerkenalkan percetakan suratkabar, sehingga muncullah penerbit-penerbit surat kabar. Hingga kebijakan-kebijakan Belanda (sebagai pemegang otoritas) terhadap kinerja dan kebebasan pers Indonesia.

Selain itu, adanya penerbit-penerbit dan percetakan-percetakan yang dimiliki orang Tionghoa juga mempengaruhi perkembangan pers di Indonesia. Meskipun tak lama.

Keadaan itu merupakan petunjuk awal munculnya unsur-unsur perubahan di Jawa. Perubahan seperti “modernitas” sistem informasi yang memengaruhi kebudayaan masyarakat. Hal itu pula berkaitan dengan perkembangan ekonomi, terutama perdagangan yang semakin memerlukan konsumen dan nasabah. Saat itu, pers memiliki multifungsi, sebagai pemberi informasi, alat propaganda pemerintah, sekaligus alat ekonomi.

Awal mula pembentukan sistem pers yag diusung Belanda adalah sebuah sistem “otoritarian”. Karena secara garis besar kebijakan pemerintah kolonial dalam membatasi ruang gerak pers terbagi ke dalam berbagai bentuk atau sarana. Pertama, sarana yuridis yang berupa sensor preventif, ketentuan pidana yang represif, dan kewajiban tutup mulut bagi pegawai pemerintah. Kedua, dalam bentuk perangkat administratif seperti sistem perizinan yang dipersulit, sistem agunan, dan lisensi atau rekomendasi. Ketiga, sarana-sarana ekonomi berupa pemungutan pajak atas kertas dan iklan, serta modal minimal pendirian sebuah perusahaan media. Keempat, sarana-sarana sosial. Biasanya berupa peringatan, propaganda, penerangan, dan sensor.

Kebijakan pers yang diteliti dalam rentang 1906-1942 ini terbagi ke dalam lima periode. Setiap periode menjelaskan setiap kebijakan yang dikeluarkan berikut latar belakang yang menyertai dan mendasarinya.

Pertama, periode 1906-1913. Pada periode ini pers benar-benar bebas. Ini ditandai dengan penghapusan sensor preventif terhadap barang cetakan. Pemerintah kolonial juga mendukung pertumbuhan pers yang dapat memajukan penduduk pribumi.

Pada masa ini setiap orang bebas menerbitkan media cetak. Surat izin bahkan dapat diurus belakangan, selambat-lambatnya 24 jam setelah terbit. Pemerintah juga memosisikan sebagai lembaga pengawas bukan lembaga sensor. Untuk mengawasi pers, gubernur jenderal memberikan penerangan dan memberikan subsidi modal.

Kedua, periode 1913-1918. Masa ini adalah saat-saatnya tumbuh transparansi dan pers bebas. Penduduk pribumi benar-benar mendapatkan lebih banyak kesempatan untuk mengekspresikan diri yang berpengaruh pada bidang politik. Apalagi setelah terbentuknya Volksraad (Dewan Rakyat), koran-koran sangat bebas memuat perdebatan-perdebatan para politisi.

Ketiga, periode 1918-1927. Sebaliknya, periode ini adalah awal-awal kemunduran bagi pers pribumi. Penguasa kolonial banyak membatasi pers, khususnya pers radikal seiring dengan bangkitnya nasionalisme penduduk pribumi yang diwujudkan dengan berdirinya organisasi-organisai kemasyarakatan dan politik yang radikal pula. Puncaknya adalah pemberontakan Partai Komunis Indonesia di sejumlah daerah yang berhasil ditumpas tentara kolonial.

Pada periode ini pemerintah kolonial mulai memberlakukan KUHP. Di dalamnya terdapat ranjau-ranjau hukum pidana pers. Yang paling seram adalah pasal 154-157 tentang delik penyebaran kebencian (haatzaai artikelen), serta pasal 207-208 tentang delik terhadap kekuasaan negara. Satu tahun kemudian, puluhan wartawan dijebloskan ke penjara, karena menulis berita yang tak sesuai dengan selera penguasa.

Keempat, periode 1927-1931. Masa ini adalah era penerapan ordonansi pemberangusan pers. Pemerintah tanpa melibatkan pengadilan dapat melarang sementara terbitan berkala setelah memberikan peringatan. Dalam aturan ini, gubernur jenderal bisa membredel suratkabar dengan dalih "mengganggu ketertiban umum". Masa pembredelan selama-lamanya delapan hari, dan jika masih bandel diperpanjang 30 hari.

Kelima, periode 1931-1942. Periode ini adalah puncaknya pemberangusan pers yang ditandai dengan pembredelan sejumlah media. Pada masa ini penguasa kolonial sudah berhasil menguasai kebijakan pengendalian pers secara administratif, yuridis, sosial, dan ekonomis. Kebijakan pers pemerintah kolonial berakhir setelah Jepang tiba di Indonesia pada 1942.

***

Pada 1942 ketika Jepang hadir, pers Indonesia mengalami perubahan sistem. Pers Indonesia menjadi jauh lebih maju ketimbang sistem pers konvensional ala Belanda. Pada zaman ini, Indonesia diajak untuk mengemban suatu pendidikan pers. Insan pers adalah insan yang terlatih. Terlatih dalam menulis berita, dan insan pers yang siap menjadi alat propaganda perang Jepang.

Perubahan sistem yang mencolok adalah tidak diizinkannya suratkabar selain milik Jepang beredar. Ini menandakan keleluasaan pers semakin sempit, bahkan terhimpit. Pada zaman Belanda, Belanda membebaskan suratkabar tionghoa, dan lain sebagainya untuk terbit. Namun Jepang tak mau melakukan hal yang sama. Dalam sistem pers ala Jepang, Jepang menuntut Indonesia untuk menggunakan bahasa Indonesia, sehingga semua suratkabar asing diberangus.

Pasca kemerdekaan pada 1945, pers Indonesia mengalami sedikit perubahan sistem, namun pada dasarnya masih berkaca dan mengacu pada sistem lama. Pada era pemerintahan Soekarno, Soekarno memberlakukan sistem pemerintahan otoritarian yang notabene berpaham sosialis. Pers kali ini memiliki undang-undang dan peraturan khusus, yaitu SIT (Surat Izin Terbit).

Pers era Soekarno mengalami pengekangan kebebasan berekspresi dan mengeksplorasi informasi berkat adanya aturan-aturan. Dan barangsiapa yang radikal, maka siap diberangus. Namun pada 19549-1950an, pers Indonesia sempat “loncat” menjadi sistem libertarian, itu juga usungan dari Soekarno yang menginginkan perubahan sistem negara menjadi Demokrasi Liberal. Namun tetap saja pers memakai sistem lama : pengekangan.

Era Soeharto pun demikian, sistem diubah namun pada intinya sama : pengekangan dan pemberangusan. Pemerintah selama 30 tahun sangat otoriter terhadap kebebasan rakyat, terutama kebebasan pers. Sistem pers yang bernama “bungkam”, mungkin tepat untuk menggambarkan sistem pers era Soeharto.

Pada era Soeharto, pemerintah “membentuk” sebuah organisasi atau lembaga pers bernama PWI (Persatuan Wartawan Indonesia). Namun ini seperti pers ala pemerintah. Tapi sayangnya beberapa insan pers merasakan hal yang sama, yaitu sekali tak ada perubahan yang berarti dari lembaga ini untuk menjadi sebuah wadah pers.

Maka beberapa waktu setelahnya, pada 1990an muncul AJI (Aliansi Jurnalis Independen) yang mendeklarasikan dirinya sebagai lembaga independen yang tak berpihak di satu sisi, atau bisa dibilang sisi netral. Dari kemunculan AJI, maka sistem pers Indonesia mulai berubah secara kode etik.

Dalam kasus ini, AJI menuntut adanya perbaikan-perbaikan demi kemajuan pers Indonesia. AJI banyak memerjuangkan hal-hal yang terkait, mulai dari perubahan kode etik KEWI (Kode Etik Wartawan Indonesia) menjadi KEJ (Kode Etik Jurnalistik); membela hak-hak dan kewajiban wartawan; memberi perlindungan pada wartawan dalam kasus hukum dan lain-lain; dan sebagainya. SIUPP saat masa ini juga di hapus.

Setelah Soeharto tumbang, seluruh sistem di Indonesia berubah. Sistem pers di era reformasi menjadi tak terkontrol : terlalu bebas. Akibat pengekangan, setelah pemerintah tumbang, pers menjadi “liar” memberitakan hal apapun, terutama yang terkait dengan pemerintah. Semua aib terbongkar.

Namun ketika era Gus Dur, sistem “otoritarian” ala lampau kembali bangkit. Kali ini bukan pembredelan suratkabar, tapi penghapusan Departemen Penerangan. Ketika pers menjadi liberal, kita bangsa Indonesia kembali diingatkan bahwa Indonesia menganut sistem pers pancasila. Sistem abu-abu yang berada di tengah-tengah antara otoritarian dan liberal, dan serupa dengan sistem pers tanggung jawab sosial, hanya saja menggunakan ideologi bangsa, yaitu pancasila.

3 réflexions sur “Beberapa Kasus yang Mempengaruhi Perubahan Sistem Pers

Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion / Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion / Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion / Changer )

Photo Google+

Vous commentez à l'aide de votre compte Google+. Déconnexion / Changer )

Connexion à %s