Archive | janvier 12, 2008

Flashback About Indonesia

 

RI, Idealisme, dan Fungsi Politik Bebas Aktif

Seperti yang kita simak dan kita ketahui, hasil Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK-PBB) nomor 1747 mengenai program nuklir Iran memberikan sangsi yang cukup berat bagi negeri Mullah tersebut. Secara garis besar, Resolusi DK-PBB 1747 berisi pemblokiran seluruh ekspor senjata dari atau dan ke Iran, membekukan aset 28 pejabat dan institusi tambahan yang terkait program nuklir Iran, termasuk Bank Sepah Internasional dan tiga perusahaan yang terkait Garda Revolusi (Kompas, 29/3/07).

Dari keputusan yang dibuat oleh “tim hak veto” – anggota tetap PBB – dan sejumlah persetujuan dari negara non-blok, termasuk Indonesia, maka secara eksplisit bisa dikatakan bahwa Iran mengalami sebuah “penindasan” dari negara adidaya. Meskipun sudah ada pernyataan yang dikeluarkan oleh Menteri Luar Negeri Iran maupun Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejat yang mengatakan, sangsi tersebut tidak akan mampu mempengaruhi perekonomian dan politik Iran, tetapi hal itu hanya sebuah “simbolik”.

Sebagai pemegang hak veto Resolusi DK-PBB, Amerika Serikat (AS) seharusnya menelaah lebih dalam, untuk apa pengembangan program nuklir di Iran. Apakah digunakan untuk kepentingan militer semata? Atau digunakan untuk kesejahteraan masyarakatnya? Hal tersebut sangat penting dilakukan sebelum mengambil langkah-langkah kebijakan dan beberapa keputusan karena hal tersebut menyangkut kepentingan masyarakat suatu negara. Satu pertimbangan yang seharusnya dipertanyakan adalah apakah nuklir Iran membahayakan seluruh masyarakat dunia atau masyarakat tertentu yang terkait dengan perang?

Dari hasil Resolusi DK-PBB terhadap program nuklir Iran, dapat diteliti bahwa hasil kebijakan tersebut merupakan sebuah “competitive style”, yang mana satu pihak hanya menekankan kepuasan pada dirinya sendiri tanpa mampu mengakomodasi – menyeimbangi – kepentingan-kepentingan kedua belah pihak secara bersama. Minimal melakukan sebuah kompromi damai agar tujuan umum – perdamaian – dapat terlaksana secara optimal.

Sikap “menetang” yang dilakukan Iran terhadap AS dengan cara pengalihan devisa negara dari dollar AS ke mata uang asing lain menunjukkan sikap Iran yang “menantang” dan menyatakan bahwa mereka mampu berdiri sendiri tanpa tunduk terhadap AS, menunjukkan adanya sebuah kekecewaan yang luar biasa akibat ketidakadilan yang dibuat oleh DK-PBB – yang konon katanya berfungsi sebagai media akomodasi antar blok.

Sikap Plin-Plan RI

Dalam pertemuan anggota tetap dan tidak tetap PBB perihal voting Resolusi program nuklir Iran, Republik Indonesia (RI) beserta Afrika Selatan dan Qatar – sebagai negara non-blok – sempat berunding mengenai kebijakan resolusi. RI menyatakan menginginkan politik perdamaian dengan cara membebaskan seluruh Negara Timur Tengah dari nuklir. Tetapi keputusan tersebut diacuhkan. Tentu saja ada pertimbangan-pertimbangan khusus yang terkait dengan kepentingan golongan, sehingga RI pada akhirnya menyatakan “ya” untuk resolusi tersebut.

Jika DK-PBB mengambil langkah yang diajukan ketiga negara non-blok tersebut, tentu saja Israel yang masuk dalam kategori Negara Timur Tengah harus memusnahkan seluruh senjata nuklirnya demi perdamaian. Lalu, mengapa hal tersebut tidak dilakukan? Karena nuklir Iran belum membahayakan masyarakat dunia, melainkan sangat membahayakan kekuatan militer AS dan sekutunya, Israel.

Sebagai negara yang menganut sistem politik bebas aktif, RI sudah sepatutnya berada pada garis tengah. Bukan maksud untuk mencampuri urusan dalam negeri negara lain, melainkan ikut berperan serta dalam perdamaian dunia. Tetapi perdamaian yang seperti apa? Dalam rubrik opini harian Kompas, April 2007, Juru Bicara (Jubir) Presiden RI Dino Patti Djalal menyatakan bahwa RI sudah menjalankan fungsi politik bebas aktifnya dengan cara ikut menandatangani resolusi DK-PBB dengan maksud mengambil jalan tengah demi perdamaian Iran. Keputusan tersebut juga didasari pertimbangan abstain atau tidaknya RI, resolusi tetap akan berlangsung.

Dengan sangsi berat yang secara implisit telah mengisolasikan negara Iran – dalam berbagai aspek – secara perlahan, apakah bisa disebut sebagai sebuah langkah menuju perdamaian, seperti yang dimaksud oleh pemerintah RI?

Terlepas dari background penduduk RI yang mayoritas muslim, sudah seharusnya RI “berani” untuk menyatakan pada dunia, mana yang tepat, dan mana yang kurang bahkan tidak tepat. Jika Resolusi 1747 merupakan tindakan yang tepat, maka katakan dengan tegas ”ya”. Dan jika Resolusi 1747 merupakan tindakan yang kurang atau tidak tepat – merugikan pihak tertentu – maka katakan dengan tegas “tidak”. Namun sangat disayangkan, RI justru mencari sejumlah alasan untuk memperkuat pernyataan “ya” dalam resolusi yang tetap saja terlihat sebuah alasan yang tidak didasari sebuah idealisme. Sikap plin-plan RI justru semakin memperlihatkan kelemahan bangsa ini di mata dunia.

Mengapa dikatakan keputusan RI tidak didasari oleh idealisme? Karena RI masih saja terpengaruh dengan bayang-bayang AS. Hal tersebut secara implisit dikatakan Jubir Presiden RI bahwa keputusan tersebut diambil dengan pertimbangan menjaga hubungan baik dengan seluruh negara besar, dan juga dengan Iran. Kita bisa menilai, siapa saja negara besar yang ada di dunia? Tentu saja tim hak veto DK-PBB. Intinya, sikap ketergantungan RI terhadap AS masih sangat tinggi sehingga RI terkadang hanya terlihat sebagai sebuah wayang negara adidaya.

Hak Interpelasi DPR RI

Sebagai Dewan Perwakilan Rakyat RI, anggota DPR sudah mengambil langkah positif untuk mendukung sebagian besar masyarakat dalam negeri, termasuk sebagian pejabat pemerintahan, yang menyayangkan keputusan pemerintah dalam menandatangani Resolusi 1747. Secara non-simbolik, berbagai jawaban dari sejumlah pertanyaan masyarakat dalam negeri mengenai hal tersebut telah dijawab oleh Jubir Presiden RI Dino Patti Djalal dalam rubrik opini harian Kompas secara garis besar. Namun hak interpelasi tetap harus dilakukan, bukan sebagai proses simbolik, melainkan proses direct yang dilakukan antara pemerintah dan perwakilan rakyat RI.

Perencanaan tersebut tentunya tidak hanya sebuah rencana belaka, melainkan harus cepat terealisasi, agar pemerintah juga sekaligus dapat melakukan evaluasi kebijakan politik luar negeri secara bersama dengan wakil rakyat. Termasuk, pertimbangan sebuah kebijakan yang terlepas dari kepentingan golongan tertentu yang menjadikan RI sebagai boneka politik dan ekonomi AS.

Indonesia dan Kontrol Strategi Geografi Teritorial

Suatu bangsa yang besar seperti Indonesia tentu memiliki permasalahan yang kompleks dalam berbagai aspek, misalnya aspek kesatuan tanah air, kebangsaan, persatuan dan kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan.

Dalam penyelenggaraa suatu tujuan nasional dan kehidupan bangsa, yaitu terciptanya hubungan dinamis antara cita-cita, ideologi, aspek sosial budaya, kondisi geografi, dan latar belakang kesejahteraan, Doktrin Dasar Nasional atau yang dikenal dengan Wawasan Nusantara lahir sebagai pemenuhan kebutuhan hidup bangsa. Terutama dilatarbelakangi oleh letak geografis strategis Indonesia yang berada di posisi silang.

Pemikiran dasar wawasan nusantara tak lepas dari aspek geopolitik yang merupakan suatu pertimbangan dalam menentukan alternatif kebijaksanaan dasar nasional untuk mewujudkan tujuan bangsa Indonesia. Karena bagaimana pun juga, manusia yang hidup di bumi adalah penentu pada tempat mereka berada. Dalam teori Ratzel dan Kjellén pun dijelaskan bahwa dasar-dasar suprastruktur geopolitik merupakan kekuatan mutlak suatu negara sebagai pemenuhan kelangsungan hidup suatu negara.

Terlepas dari teori, praktek penyelenggaraan geopolitik merupakan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang terkait dengan masalah geografi masing-masing wilayah suatu bangsa. Dalam konteks praktek geopolitik yang terjadi di Indonesia, wujud geopolitik sebagai sebuah cara untuk mewujudkan tujuan nasional belum dapat terlaksana dengan maksimal. Dari kesekian jumlah aspek pengembangan geopolitik, kondisi wawasan bahari dan benua di Indonesia masih sangat rapuh.

Dari aspek wawasan bahari, tindakan pengamanan tim patroli Angkatan Laut terhadap Zona Teritorial dan Zona Ekonomi Eksklusif bisa dibilang minim. Sebagai contoh evaluasi, terjadi banyak pengambilan hasil kekayaan bawah laut Indonesia secara ilegal – kasarnya pencurian – yang telah dilancarkan oleh pihak asing yang sebagian besar menyamar sebgai nelayan Indonesia. Penangkapan atas tindak pidana tersebut memang telah dilaksanakan, namun tak sedikit dari mereka yang sering lolos tanpa jejak.

Contoh kasus sederhana terjadi pada awal Maret 2007, ketika di kawasan perbatasan teritorial Indonesia (sebuah selat) terjadi penangkapan pada sebuah kapal nelayan berbendera Indonesia berikut pemalsuan nama kapal yang dilakukan oleh nelayan asal Filipina. Dalam kasus ini, yang disorot bukanlah proses penangkapan yang dilakukan tim patroli Angkatan Laut terhadap kapal yang dicurigai milik asing tersebut, tetapi kepada tindakan pencurian yang dilakukan oleh pihak asing. Pihak asing yang berhasil ditangkap sebelumnya telah melakukan aksi yang sama berkali-kali, namun berhasil lolos.

Selain itu, tindakan penyeludupan kayu-kayu gelondongan ke luar negeri dari hasil curian cukong-cukong kayu tidak terlalu terdeteksi oleh patroli Angkatan Laut. Dominan dari mereka lolos begitu saja dengan mulus. Barang-varang impor ilegal pun kerap “selamat” dari pantauan patroli Angkatan Laut.

Kontrol strategi geografi teritorial yang mendekati buruk menandakan adanya ketidaksigapan bangsa, terutama pihak suprastruktur politik, dalam mempertahankan zona terpenting bagi negara Indonesia yang berbentuk kepulauan. Hal tersebut juga berlaku pada aspek wawasan benua, yang mana negara Indonesia telah lebih dari satu kali “kehilangan” pulau-pulau yang terletak di pinggiran nusantara. Tentu saja, hilang dalam arti direbut oleh bangsa lain untuk dijadikan bagian dari negara mereka, atau membentuk negara baru.

Teori kesatuan Negara Republik Indonesia secara utuh dan bulat, seperti diuraikan dalam konten tujuan nasional, dirasa kurang tepat untuk dijadikan sebuah doktrin negara dalam hal penitikberatan perhatian pada soal strategi perbatasan. Dengan kata lain, suprastruktur beserta infrastruktur politik di negara Indonesia telah gagal dalam mempertahankan wilayah kekuasaan milik pribadi bangsa.

Sebagai pertimbangan, negara-negara adidaya kerap menerapkan praktik geopolitik sebagai politik ekspansionisme untuk mengembangkan kekuatan benua, bahari, dirgantara, atau keseluruhan aspek, seperti dikatakan Karl Haushofer dalam teorinya. Strategi yang mereka lakukan tentunya beragam, mulai dari cara menyelundup ke wilayah-wilayah penghasil sumber daya, melakukan perpecahan atau terhadap suatu kaum atau menggalakkan pemberontakan agar komunitas bangsa tersebut terpecah dari kesatuan wilayah Indonesia. Cara ekstrim pun dilakukan dengan mengambil secara semena-mena terhadap kepulauan wilayah negara lain tanpa memerhatikan tatanan hukum internasional.

Sebagai bangsa yang pasti memiliki strategi ketahanan dan kekuasaan, secara teori Indonesia berhak dan berwajiban dalam melakukan pertahanan geografis. Namun dalam praktiknya, bangsa Indonesia cenderung kalah dalam berbagai segi, misalnya dalam segi pertahanan nasional. Sesuatu yang hakiki seharusnya dapat dipertahankan secara tegas, karena menyangkut kehidupan rakyat. Tetapi tak jarang aspek nasionalisme yang rendah telah membuat orientasi negara yang bersangkutan menjadi berbalik arah. Saatnya berbenah!

Publicités

Saya Sebagai Seorang Warga Negara

 

Definisi sebagai seorang warga negara Indonesia (WNI) hingga saat ini masih bias bagi masyarakat Indonesia. Hal tersebut bukanlah sebuah asumsi belaka. Di dalam UUD 1945 Bab X yang mengatur tentang kewarganegaraan tertera di dalamnya berbagai persyaratan yang harus dimilki seseorang jika ingin menjadi WNI, salah satunya orang yang ingin menjadi WNI harus bisa (lancar / fasih) berbahasa Indonesia.

Namun pada kenyataannya, masih ada warga asing yang menjadi WNI tidak cukup fasih berbahasa Indonesia. Misalnya, dalam pengucapan bahasa Indonesia, mereka masih mengalami kesulitan dan kegamangan dalam memilih kata benda dan kata kerja. Selain itu, struktur kalimat yang mereka gunakan masih berantakan. Sebagai warga asli Indonesia, saya sangat prihatin terhadap kondisi seperti itu. Seolah-olah, sangatlah mudah menjadi WNI. Memang, beberapa warga keturunan Tionghoa yang ingin menjadi WNI mengalami proses yang sangat sulit, tetapi di sisi lain bisa dijumpai kasus seperti masalah dalam bahasa. Bukan hanya itu, terkadang warga negara asli keturunan Indonesia tidak mencintai negeri dan bahasa tanah airnya. Mungkin di era globalisasi saat ini menjadikan masyarakat lebih memilih menggunakan bahasa internasional daripada bahasa Indonesia dan lebih suka menggunakan produk impor daripada produk dalam negeri, padahal produk negeri kita tak jauh ketinggalan, hanya kekurangan SDM (Sumber Daya Manusia).

Dalam hal ini, partisipasi masyarakat sangat kurang terhadap apa yang bisa dikembangkan dari tanah airnya. Contoh lain yang bisa dijumpai adalah kebudayaan. Tak sedikit kebudayaan tradisional yang “dilupakan” dan bahkan hampir musnah akibat modernisasi masyarakat. Seharusnya kebudayaan lama justru dibudidayakan, bukan sengaja dimusahkan.

Sebagai negara yang berdaulat, Indonesia memiliki Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum melengkapi pilar hukum Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi pada kenyataannya isi kandungan sila dari sila pertama hingga kelima tidak berdampak positif bagi rakyat. Masih ada rakyat yang bertikai, keadilan pun sangat mahal. Masyarakat kota tidak lagi mengutamakan paguyuban. Semua berubah sesuai perkembangan zaman. Pertanyaannya, apakah Pancasila sudah tidak diperlukan lagi?

Pada dasarnya, pancasila dibuat atas dasar kepribadian bangsa Indonesia, yaitu yang menjunjung tinggi persatuan, keadilan, kebebasan beragama, paguyuban, dan kedaulatan berada di tangan rakyat. Tetapi saat ini, fungsi pancasila tidak lagi berjalan dengan sebagai mana mestinya. Tentu saja, yang saya inginkan bukanlah perevisian dari Pancasila, tetapi berusaha mengembalikan jati diri dan kepribadian bangsa ini. Adalah sebuah kekonyolan jika harus merubah keputusan yang telah dibuat dengan sebuah proses yang panjang yang juga merupakan cerminan kepribadian bangsa ini.

Seharusnya, dengan berkembangnya zaman dan kepentingan masyarakat, tak menjadikan alasan perubahan jati diri bangsa. Justru ketika dihadapi oleh beragam perbedaan, bagaimana caranya bangsa ini dapat mempertahankan jati dirinya. Dan langkah yang paling tepat adalah mengembalikan kepribadian asli bangsa yang telah terkoyak oleh globalisasi dan konflik yang berkepanjangan.

Adalah tugas Pancasila sebagai tonggak untuk kembali menyatukan masyarakat yang berdaulat agar bangsa Indonesia memiliki citra yang positif di mata dunia dan dapat bertahan dalam kondisi apapun. Dan saya sebagai seorang warga negara, akan berusaha mempertahankan jati diri bangsa sebagai refleksi dari Pancasila.

KONDISI PERADILAN INDONESIA SAAT INI

Hukum ditengah-tengah masyarakat tidak hanya menjadi persoalan hukum. Hukum juga berdimensi ekonomi, sosial, budaya, bahkan juga politik. Harus diakui, dengan ragam persoalan hukum yang terjadi di negri ini, wacana yang dimunculkan seharusnya bagaimana proses hukum baik peradilan, penerapan, maupun penegakan hukum lebih ditekankan menjadi pembelajaran hukum bagi warga negara pada negara yang jelas-jelas menyatakan dirinya sebagai sebuah negara hukum.

Hal yang menonjol dalam paradigma sebuah negara yang berlandaskan hukum adalah pengedepanan keseimbangan tatanan masyarakat melalui penegakan peraturan hukum oleh lembaga peradilan yang bebas, mandiri, dan adil serta konsisten terhadap pelanggarnya. Kebebasan demikian juga harus meliputi kebebasan lembaga peradilan terhadap campur tangan pihak ekstrayuridisiil. Dalam konteks demikian, sesungguhnya kebebasan pengadilan, hakim atau peradilan merupakan asas dan kausa universal.

Dalam perkembanngan negara modern, hampir semua negara mengklaim dirinya negara yang memberikan kebebasan pada lembaga peradilanya untuk menciptakan, menerapkan, ddan menegakan hukumnya. Hanya, pelaksanaanya berbeda kadar disetiap negara. Kekuasaan kehakiman yang bebas tidak dapat dilepaskan dari ide negara hukum. Sebab, gagasan tentang adanya kemerdekaan yudikatif lahir bersamaan dengan gagasan negara demokrasi dan negara hukum, terutama sejak timbul abad pencerahan didunia barat beberapa abad lalu.

Paradigma positifistik yang bersumber dari garis hukum Eropa Kontinental telah begitu kuat mengilhami hampir sebagian para hakim di Indonesia. Mekanisme perrekrutan hakim yang lebih banyak berkutat pada aspek administratif ketimbang progresivitas iuntelektual dan profesionalitas haklim. Cepat atau lambat akan menyulitkan MA. Dalam jangka panjang putusan-putusan hakim yang penuh kontroversi dan jauh dari rasa keadilan masyarakat akan terus menghiasi institusi MA sebagai benteng terakhir sistem perdailan di Indonesia.

Paradigma yang memberikan peluang besar terhadap berperanya faktor prosedur, formalitas, dan tata cara dalam proses hukum diatas, telah menyebabkan perburuan terhadap keadilan menjadi sangat rumit. Akibatnya, kebenaran yang lahir dalam proses peradilan relatif tidak ditentukan oleh substansi perkara (pakta hukum), tetapi justru lebih ditentukan pada apkah proses sebuah hukum telah memenuhi prosedur dan tata cara peradilan, sehingga seseorang yang secara fakta hukum (substantif) terindikasi kuat bersalah, bisa menjadi tidak bersalah dan dinyatakan bebas ketika proses hukumya agak sedikit menyimpang dari hukum acara atau tata acara hukumnya (prosedural).

Seorang hakim dalam sistem dan hukum peradilan Indonesia memiliki kemandiriran dan kebebasan menjalankan tugasnya. Ketentuan bebas dan mandiri ini dituangkan dalam sistem hukum formal dan hukum positif kita. Ia bebas dalam kasus peradilan dan penjatuhan hukuman. Namun kebebasan ini bukanlah sebebas-bebasnya. Ia juga harus mempertimbangkan hati nuraninya untuk mengadili. Demikian pula selama pemerikasaan, pembuktian, hingga pembacaan putusan perkara, juga terbebas dari kuasa campur tangan pihak ekstrayurididiil.

Memang dalam kenyatanya situasi ideal ini banyak dilanggar. Kiranya tidak mengherankan bila muncul pendapat miring:; singkatan hakim diplesetkan menjadi “hubungi aku kalau ingin menang”; KUHP menjadi “kasih uang habis perkara”.

Semua lembaga peradilan diwilayah negara hukum Indonesia merupakan peradilan negara dan ditetapkan dengan Undanmg-undang. Pemegang kekuasaan tertinggi lembaga peradilan dipegang oleh Mahkamah Agung. Lrmbaga ini setidaknya mempunyai beberapa fungsi strategi dan vital. Fungsi tersebut yaitu:

1.Fungsi Peradilan

dalam fungsi ini MA menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dengan menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diserahkan kepadanya. Ia memutus pada tahap dalam fungsi ini MA menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dengan menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diserahkan kepadanya. Ia memutus pada tahap pertama sekaligus terakhir mengenai perselisihan kekuasaan mengadili antara badan-badan peradilan sederajat, termasuk wewenang pengadilan tinggi yang berlainan. MA juga memiliki kewenangan memutus peradilan banding atas putusan-putusan wasit. Dalam tingkat terakhir, MA memiliki kewenangan memutus perkara terhadap putusan yang diberikan oleh pengadilan lain dalam tingkat terakhir. Kasasi bukan merupakan pemeriksaan tingkat 3, karena dalam tingkat kasasi ini peristiwanya tidak diperiksa lagi, namun lebih pada perspektif sisi hukum dan penerapanya

2.Fungsi .Memimpin Peradilan

MA memimpin peradilan dal;am pembinaan dan pengembangan hukum.

3.Fungsi Mengatur

MA secara kelembagaan berhak mengeluarkan aturan yang bersifat mengatur jalanya tata peradilan sejauh tidak ditentukan dalam peraturan perundangan perspektif ini memberikan kewenangan pengaturan bagi MA. Namun pengaturan yang bersifat normatif informatif, dan instruktif ini hanya menyangkut opersaional sistem peradilan, bukan mengenai substansi hukum materiiln.

4.Fungsi MA

MA sebagai lembaga pemberi saran dan pertimbangan hukum bagi pemerintah dan lembaga negara lain apabila diminta, termasuk pertimbangan hukum penerimaan atau penolakan grasi dan upaya hukum lain bagi presiden. Sifat pertimbangan yang diberikan berupa pertimbangan hukum, bukan terhadap materi sengketa atau perkara yang mekanismenya telah jelas ( melalui lembaga perdilan)

5.Fungsi pengawasan dan administratif

fungsi ini secara umum terkait dengan fungsi pembinaan peradilan dan unsur pelaksana peradilan yaitu hakim dan jajaranya.

Pemahaman terhadap ragam fungsi MA dan lembaga peradilan pada umumnya terhadap anak bangsa dinegri ini bukan lagi masalah mendesak. Namun sudah sepatutnya dan seharusnya secara berkesinambungan diupayakan dalam kerangka negara hukum yang dicirikan oleh supremasi hukumnya. Fenomena sosial hukum, sekaligus dengan dimensi pluralnya, harus selalu dikedepankan, mengingat kita harus menyadari bahwa hakim adalah seorang manusia.