Flashback About Indonesia

 

RI, Idealisme, dan Fungsi Politik Bebas Aktif

Seperti yang kita simak dan kita ketahui, hasil Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK-PBB) nomor 1747 mengenai program nuklir Iran memberikan sangsi yang cukup berat bagi negeri Mullah tersebut. Secara garis besar, Resolusi DK-PBB 1747 berisi pemblokiran seluruh ekspor senjata dari atau dan ke Iran, membekukan aset 28 pejabat dan institusi tambahan yang terkait program nuklir Iran, termasuk Bank Sepah Internasional dan tiga perusahaan yang terkait Garda Revolusi (Kompas, 29/3/07).

Dari keputusan yang dibuat oleh “tim hak veto” – anggota tetap PBB – dan sejumlah persetujuan dari negara non-blok, termasuk Indonesia, maka secara eksplisit bisa dikatakan bahwa Iran mengalami sebuah “penindasan” dari negara adidaya. Meskipun sudah ada pernyataan yang dikeluarkan oleh Menteri Luar Negeri Iran maupun Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejat yang mengatakan, sangsi tersebut tidak akan mampu mempengaruhi perekonomian dan politik Iran, tetapi hal itu hanya sebuah “simbolik”.

Sebagai pemegang hak veto Resolusi DK-PBB, Amerika Serikat (AS) seharusnya menelaah lebih dalam, untuk apa pengembangan program nuklir di Iran. Apakah digunakan untuk kepentingan militer semata? Atau digunakan untuk kesejahteraan masyarakatnya? Hal tersebut sangat penting dilakukan sebelum mengambil langkah-langkah kebijakan dan beberapa keputusan karena hal tersebut menyangkut kepentingan masyarakat suatu negara. Satu pertimbangan yang seharusnya dipertanyakan adalah apakah nuklir Iran membahayakan seluruh masyarakat dunia atau masyarakat tertentu yang terkait dengan perang?

Dari hasil Resolusi DK-PBB terhadap program nuklir Iran, dapat diteliti bahwa hasil kebijakan tersebut merupakan sebuah “competitive style”, yang mana satu pihak hanya menekankan kepuasan pada dirinya sendiri tanpa mampu mengakomodasi – menyeimbangi – kepentingan-kepentingan kedua belah pihak secara bersama. Minimal melakukan sebuah kompromi damai agar tujuan umum – perdamaian – dapat terlaksana secara optimal.

Sikap “menetang” yang dilakukan Iran terhadap AS dengan cara pengalihan devisa negara dari dollar AS ke mata uang asing lain menunjukkan sikap Iran yang “menantang” dan menyatakan bahwa mereka mampu berdiri sendiri tanpa tunduk terhadap AS, menunjukkan adanya sebuah kekecewaan yang luar biasa akibat ketidakadilan yang dibuat oleh DK-PBB – yang konon katanya berfungsi sebagai media akomodasi antar blok.

Sikap Plin-Plan RI

Dalam pertemuan anggota tetap dan tidak tetap PBB perihal voting Resolusi program nuklir Iran, Republik Indonesia (RI) beserta Afrika Selatan dan Qatar – sebagai negara non-blok – sempat berunding mengenai kebijakan resolusi. RI menyatakan menginginkan politik perdamaian dengan cara membebaskan seluruh Negara Timur Tengah dari nuklir. Tetapi keputusan tersebut diacuhkan. Tentu saja ada pertimbangan-pertimbangan khusus yang terkait dengan kepentingan golongan, sehingga RI pada akhirnya menyatakan “ya” untuk resolusi tersebut.

Jika DK-PBB mengambil langkah yang diajukan ketiga negara non-blok tersebut, tentu saja Israel yang masuk dalam kategori Negara Timur Tengah harus memusnahkan seluruh senjata nuklirnya demi perdamaian. Lalu, mengapa hal tersebut tidak dilakukan? Karena nuklir Iran belum membahayakan masyarakat dunia, melainkan sangat membahayakan kekuatan militer AS dan sekutunya, Israel.

Sebagai negara yang menganut sistem politik bebas aktif, RI sudah sepatutnya berada pada garis tengah. Bukan maksud untuk mencampuri urusan dalam negeri negara lain, melainkan ikut berperan serta dalam perdamaian dunia. Tetapi perdamaian yang seperti apa? Dalam rubrik opini harian Kompas, April 2007, Juru Bicara (Jubir) Presiden RI Dino Patti Djalal menyatakan bahwa RI sudah menjalankan fungsi politik bebas aktifnya dengan cara ikut menandatangani resolusi DK-PBB dengan maksud mengambil jalan tengah demi perdamaian Iran. Keputusan tersebut juga didasari pertimbangan abstain atau tidaknya RI, resolusi tetap akan berlangsung.

Dengan sangsi berat yang secara implisit telah mengisolasikan negara Iran – dalam berbagai aspek – secara perlahan, apakah bisa disebut sebagai sebuah langkah menuju perdamaian, seperti yang dimaksud oleh pemerintah RI?

Terlepas dari background penduduk RI yang mayoritas muslim, sudah seharusnya RI “berani” untuk menyatakan pada dunia, mana yang tepat, dan mana yang kurang bahkan tidak tepat. Jika Resolusi 1747 merupakan tindakan yang tepat, maka katakan dengan tegas ”ya”. Dan jika Resolusi 1747 merupakan tindakan yang kurang atau tidak tepat – merugikan pihak tertentu – maka katakan dengan tegas “tidak”. Namun sangat disayangkan, RI justru mencari sejumlah alasan untuk memperkuat pernyataan “ya” dalam resolusi yang tetap saja terlihat sebuah alasan yang tidak didasari sebuah idealisme. Sikap plin-plan RI justru semakin memperlihatkan kelemahan bangsa ini di mata dunia.

Mengapa dikatakan keputusan RI tidak didasari oleh idealisme? Karena RI masih saja terpengaruh dengan bayang-bayang AS. Hal tersebut secara implisit dikatakan Jubir Presiden RI bahwa keputusan tersebut diambil dengan pertimbangan menjaga hubungan baik dengan seluruh negara besar, dan juga dengan Iran. Kita bisa menilai, siapa saja negara besar yang ada di dunia? Tentu saja tim hak veto DK-PBB. Intinya, sikap ketergantungan RI terhadap AS masih sangat tinggi sehingga RI terkadang hanya terlihat sebagai sebuah wayang negara adidaya.

Hak Interpelasi DPR RI

Sebagai Dewan Perwakilan Rakyat RI, anggota DPR sudah mengambil langkah positif untuk mendukung sebagian besar masyarakat dalam negeri, termasuk sebagian pejabat pemerintahan, yang menyayangkan keputusan pemerintah dalam menandatangani Resolusi 1747. Secara non-simbolik, berbagai jawaban dari sejumlah pertanyaan masyarakat dalam negeri mengenai hal tersebut telah dijawab oleh Jubir Presiden RI Dino Patti Djalal dalam rubrik opini harian Kompas secara garis besar. Namun hak interpelasi tetap harus dilakukan, bukan sebagai proses simbolik, melainkan proses direct yang dilakukan antara pemerintah dan perwakilan rakyat RI.

Perencanaan tersebut tentunya tidak hanya sebuah rencana belaka, melainkan harus cepat terealisasi, agar pemerintah juga sekaligus dapat melakukan evaluasi kebijakan politik luar negeri secara bersama dengan wakil rakyat. Termasuk, pertimbangan sebuah kebijakan yang terlepas dari kepentingan golongan tertentu yang menjadikan RI sebagai boneka politik dan ekonomi AS.

Indonesia dan Kontrol Strategi Geografi Teritorial

Suatu bangsa yang besar seperti Indonesia tentu memiliki permasalahan yang kompleks dalam berbagai aspek, misalnya aspek kesatuan tanah air, kebangsaan, persatuan dan kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan.

Dalam penyelenggaraa suatu tujuan nasional dan kehidupan bangsa, yaitu terciptanya hubungan dinamis antara cita-cita, ideologi, aspek sosial budaya, kondisi geografi, dan latar belakang kesejahteraan, Doktrin Dasar Nasional atau yang dikenal dengan Wawasan Nusantara lahir sebagai pemenuhan kebutuhan hidup bangsa. Terutama dilatarbelakangi oleh letak geografis strategis Indonesia yang berada di posisi silang.

Pemikiran dasar wawasan nusantara tak lepas dari aspek geopolitik yang merupakan suatu pertimbangan dalam menentukan alternatif kebijaksanaan dasar nasional untuk mewujudkan tujuan bangsa Indonesia. Karena bagaimana pun juga, manusia yang hidup di bumi adalah penentu pada tempat mereka berada. Dalam teori Ratzel dan Kjellén pun dijelaskan bahwa dasar-dasar suprastruktur geopolitik merupakan kekuatan mutlak suatu negara sebagai pemenuhan kelangsungan hidup suatu negara.

Terlepas dari teori, praktek penyelenggaraan geopolitik merupakan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang terkait dengan masalah geografi masing-masing wilayah suatu bangsa. Dalam konteks praktek geopolitik yang terjadi di Indonesia, wujud geopolitik sebagai sebuah cara untuk mewujudkan tujuan nasional belum dapat terlaksana dengan maksimal. Dari kesekian jumlah aspek pengembangan geopolitik, kondisi wawasan bahari dan benua di Indonesia masih sangat rapuh.

Dari aspek wawasan bahari, tindakan pengamanan tim patroli Angkatan Laut terhadap Zona Teritorial dan Zona Ekonomi Eksklusif bisa dibilang minim. Sebagai contoh evaluasi, terjadi banyak pengambilan hasil kekayaan bawah laut Indonesia secara ilegal – kasarnya pencurian – yang telah dilancarkan oleh pihak asing yang sebagian besar menyamar sebgai nelayan Indonesia. Penangkapan atas tindak pidana tersebut memang telah dilaksanakan, namun tak sedikit dari mereka yang sering lolos tanpa jejak.

Contoh kasus sederhana terjadi pada awal Maret 2007, ketika di kawasan perbatasan teritorial Indonesia (sebuah selat) terjadi penangkapan pada sebuah kapal nelayan berbendera Indonesia berikut pemalsuan nama kapal yang dilakukan oleh nelayan asal Filipina. Dalam kasus ini, yang disorot bukanlah proses penangkapan yang dilakukan tim patroli Angkatan Laut terhadap kapal yang dicurigai milik asing tersebut, tetapi kepada tindakan pencurian yang dilakukan oleh pihak asing. Pihak asing yang berhasil ditangkap sebelumnya telah melakukan aksi yang sama berkali-kali, namun berhasil lolos.

Selain itu, tindakan penyeludupan kayu-kayu gelondongan ke luar negeri dari hasil curian cukong-cukong kayu tidak terlalu terdeteksi oleh patroli Angkatan Laut. Dominan dari mereka lolos begitu saja dengan mulus. Barang-varang impor ilegal pun kerap “selamat” dari pantauan patroli Angkatan Laut.

Kontrol strategi geografi teritorial yang mendekati buruk menandakan adanya ketidaksigapan bangsa, terutama pihak suprastruktur politik, dalam mempertahankan zona terpenting bagi negara Indonesia yang berbentuk kepulauan. Hal tersebut juga berlaku pada aspek wawasan benua, yang mana negara Indonesia telah lebih dari satu kali “kehilangan” pulau-pulau yang terletak di pinggiran nusantara. Tentu saja, hilang dalam arti direbut oleh bangsa lain untuk dijadikan bagian dari negara mereka, atau membentuk negara baru.

Teori kesatuan Negara Republik Indonesia secara utuh dan bulat, seperti diuraikan dalam konten tujuan nasional, dirasa kurang tepat untuk dijadikan sebuah doktrin negara dalam hal penitikberatan perhatian pada soal strategi perbatasan. Dengan kata lain, suprastruktur beserta infrastruktur politik di negara Indonesia telah gagal dalam mempertahankan wilayah kekuasaan milik pribadi bangsa.

Sebagai pertimbangan, negara-negara adidaya kerap menerapkan praktik geopolitik sebagai politik ekspansionisme untuk mengembangkan kekuatan benua, bahari, dirgantara, atau keseluruhan aspek, seperti dikatakan Karl Haushofer dalam teorinya. Strategi yang mereka lakukan tentunya beragam, mulai dari cara menyelundup ke wilayah-wilayah penghasil sumber daya, melakukan perpecahan atau terhadap suatu kaum atau menggalakkan pemberontakan agar komunitas bangsa tersebut terpecah dari kesatuan wilayah Indonesia. Cara ekstrim pun dilakukan dengan mengambil secara semena-mena terhadap kepulauan wilayah negara lain tanpa memerhatikan tatanan hukum internasional.

Sebagai bangsa yang pasti memiliki strategi ketahanan dan kekuasaan, secara teori Indonesia berhak dan berwajiban dalam melakukan pertahanan geografis. Namun dalam praktiknya, bangsa Indonesia cenderung kalah dalam berbagai segi, misalnya dalam segi pertahanan nasional. Sesuatu yang hakiki seharusnya dapat dipertahankan secara tegas, karena menyangkut kehidupan rakyat. Tetapi tak jarang aspek nasionalisme yang rendah telah membuat orientasi negara yang bersangkutan menjadi berbalik arah. Saatnya berbenah!

2 réflexions sur “Flashback About Indonesia

  1. hasil kinerja DKP selama ini, menunjukkan DKP tidak serius menangani pencurian sumberdaya hayati laut oleh pihak-pihak asing. Tentunya bukan sekali atau dua kali, bahkan pelakunya berulang dan bisa jadi sudah kenal orang yang akan menangkap mereka. Pemerintah dan semua pihak turut bertanggungjawab atas kejadian tersebut. Namun, tidak dipungkiri, banyak juga nelayan Indonesia yang lalai menangkap ikan, hingga masuk ke perairan tetangga, karena mereka kurang mendapatkan hasil di Indonesia dengan peralatan yang mereka miliki, sedangkan pihak asing yang notabene memiliki peralatan canggih dengan « nikmat » mencuri SDHL Indonesia…Teruskan perjuangan ! Wassalam

Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion / Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion / Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion / Changer )

Photo Google+

Vous commentez à l'aide de votre compte Google+. Déconnexion / Changer )

Connexion à %s